Nalurimedia.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah memutuskan untuk mengelola Gedung Ekonomi Kreatif (Ekraf) dengan tim profesional, bukan oleh Komite Ekonomi Kreatif (Kekraf) Kukar.
Langkah ini diambil untuk memastikan pengelolaan berbasis kompetensi, yang diharapkan dapat mendukung kemajuan sektor kreatif di daerah.
“Pengelolaan gedung ini akan dilakukan oleh tim yang berkompeten di bidangnya. Nantinya, akan ada divisi-divisi khusus untuk mendorong kemajuan para pelaku ekraf. Konsep ini kami adaptasi dari model pengelolaan yang telah berhasil di tempat lain,” ujar Zikri.
Ia menjelaskan bahwa para pengelola akan digaji sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR), memastikan profesionalisme dalam operasional gedung. Sementara itu, peran Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar hanya sebagai fasilitator yang memberikan saran dan dukungan terhadap konsep yang dirancang oleh pelaku ekraf sendiri.
“Biarkan pelaku yang menentukan dan merancang isi gedung tersebut. Pemerintah hadir hanya sebagai fasilitator, menjadi jembatan untuk memenuhi kebutuhan mereka,” lanjutnya.
Untuk merumuskan kebutuhan yang sesuai, Zikri bersama komunitas ekraf, termasuk komunitas film, musik etnik, musik modern, programmer, dan seni pertunjukan, telah melakukan diskusi intensif. Upaya ini bertujuan memastikan bahwa fasilitas di dalam gedung Ekraf benar-benar mendukung kebutuhan spesifik pelaku seni dan kreatif.
Menurut Zikri, pelibatan langsung pelaku ekraf dalam proses perencanaan dan pengelolaan merupakan langkah strategis untuk menjadikan gedung ini sebagai pusat aktivitas kreatif yang relevan dan berdampak nyata.
“Pengembangan ekraf harus datang dari ide dan kebutuhan pelaku, bukan dari pemerintah. Dinas hanya bertugas sebagai administrator, bukan pelaku,” pungkasnya.
Gedung Ekraf ini diharapkan menjadi wadah yang mampu mendorong inovasi dan kolaborasi di berbagai subsektor kreatif, memperkuat Kukar sebagai pusat ekonomi kreatif di Kalimantan Timur.
